JAKARTA, DETIKMALUT.com - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengusulkan agar penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi rokok tidak lagi ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai tahun 2025. Usulan ini langsung memicu diskusi hangat di tengah masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa banyak peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, yang secara ekonomi dianggap kurang mampu, tetap mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan dengan terus merokok.
“Masyarakat Indonesia itu banyak sekali (yang) merokok. PBI yang dianggap tidak mampu ada 98,6 juta yang dibiayai pemerintah, tetapi mereka merokok merusak dirinya,” ujar Ghufron, seperti dikutip dari akun Instagram @indo_psikologi pada Jumat, 3 Januari 2025.
Menurut data BPJS Kesehatan, penyakit akibat rokok seperti jantung, kanker paru-paru, dan stroke menyumbang beban besar pada anggaran negara. Untuk penyakit jantung saja, BPJS Kesehatan menghabiskan dana hingga Rp 10 triliun setiap tahunnya.
Ghufron menekankan bahwa usulan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pola hidup sehat. Ia berharap kebijakan tersebut akan menciptakan sistem jaminan kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan fokus pada upaya pencegahan penyakit daripada pengobatan.
Meski demikian, wacana ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai upaya edukasi dan penghematan anggaran, sementara yang lain mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap perokok. Pemerintah pun diharapkan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan polemik lebih besar.
Wacana ini akan terus dibahas hingga ada keputusan final mengenai penerapannya. Sementara itu, masyarakat diminta untuk mulai mengubah gaya hidup ke arah yang lebih sehat guna mengurangi risiko penyakit di masa mendatang.***
