.jpg)
 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Di tengah tekanan fiskal yang membayangi Pemprov Maluku Utara, isu keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota kembali menjadi sorotan publik. Dengan total utang DBH yang membengkak dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi mulai mengambil langkah prioritas untuk menyelamatkan daerah-daerah yang berada dalam kondisi paling rentan. Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda Laos, akhirnya buka suara dan menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda Laos, menyampaikan kebijakan strategis terkait alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertunggak kepada sejumlah daerah. Dalam penjelasan resminya pada Kamis (24/4/2025), Serly menyebut dua kabupaten, yakni Halmahera Utara dan Halmahera Barat, menjadi prioritas utama karena menghadapi situasi keuangan yang kritis dan berpotensi mengganggu pelayanan publik.
“Halmahera Utara punya kewajiban besar ke BPJS. Kalau tidak dibayar, layanan BPJS untuk sekitar 200 ribu warga bisa nonaktif,” ujar Serly.
Kondisi serupa juga terjadi di Halmahera Barat. Menurut Serly, pemerintah daerah setempat hampir tidak memiliki cadangan dana menjelang hari raya, yang berdampak langsung pada kemungkinan keterlambatan pembayaran THR pegawai dan ancaman terhentinya layanan BPJS.
“Makanya kita ambil inisiatif bayar. Kita salurkan masing-masing Rp 10 miliar ke Halut dan Halbar,” jelasnya.
Serly juga menyinggung beban utang DBH yang ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap seluruh kabupaten/kota, yang hingga kini tercatat lebih dari Rp 400 miliar. Hutang tersebut merupakan akumulasi dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemprov memutuskan untuk mencicil pembayaran secara bertahap.
“Tahun ini kita baru bisa anggarkan Rp 170 miliar. Jadi setiap daerah akan kita bayar Rp 15 sampai Rp 20 miliar secara proporsional,” lanjut Serly.
Ia juga menekankan agar dana yang sudah disalurkan digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung kebijakan nasional, khususnya di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sesuai arahan Asta Cita Presiden.(Red)***
